1. Merupakan rekomendasi Komisi II DPR RI Periode 2009-2014
2. Perkembangan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi, telah memungkinkan terjadinya penafsiran yang menyimpang  dari tujuan dan prinsip-prisip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan berbagai dampaknya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan dalam pokok-pokoknya perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menciptakan penafsiran yang sama dari tujuan dan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Materi pokok yang akan diatur antara lain meliputi :

1. Hubungan negara, masyarakat hukum adat, dan orang dengan tanah
2. Hak atas tanah
3. Reformasi agraria
4. Pendaftaran tanah
5. Perolehan tanah untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah
6. Pengadaan tanah untuk keperluan peribadatan dan sosial
7. Penyelesaian sengketa
8. Penataan, pengendalian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Sanksi

1. Pasal 18B ayat (2 UUD Negara RI Tahun 1945
2. Pasal 20 UUD Negara RI Tahun 1945
3. Pasal 21 UUD Negara RI Tahun 1945
4. Pasal 28I ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945
5. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945
6. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
7. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tahap Pembicaraan Tk.I

• Pembahasan Tingkat Panja

Pemerintah menyerahkan DIM baru, dari 568 DIM menajdi 776 DIM (208 DIM tambahan)