1. Menciptakan dasar hukum bagi ketentuan membangun integritas penyelenggara negara
2. Membuat landasan bagi terwujudnya penyelenggara negara yang berakhlak dan beretika

Berdasarkan Buku Memori DPR RI Periode 2009-2014 yang menyebutkan bahwa RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara sebagai RUU yang belum selesai dibahas

1. Membuat sistem dan mekanisme kontrol terhadap sikap dan perilaku penyelenggara negara, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun auditif
2. Terciptanya landasan hukum dalam penegakan kode etik dan standar etika penyelenggaraan negara

Menciptakan sistem dan mekanisme kontrol sosial penyelenggara negara yang efektif untuk memberikan pencegahan atau penindakan pelanggaran norma etika

1. Kode etik penyelenggara negara
2. Mekanisme pengawasan penyelenggara negara
3. Hak dan kewajiban penyelenggara negara
4. Tanggungjawab penyelenggara negara

Larangan penyelenggara negara

• Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
• Tercantum dalam UUD Tahun 1945  bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Ditetapkan sebagai Usul DPR