Keputusan MK No. 92/PUU-X/2012 terkait pengujian UU MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011 (P3) menyatakan beberapa ketentuan dalam UU P3 tidak memiliki kekuatan berlaku karena tidak memperjelas proses keterlibatan DPD dalam proses pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D UUDNRI Tahun 1945.

Keterlibatan DPD dalam Pembentukan RUU dimulai sejak perencanaan, pembentukan, pembahasan, sampai penyebarluasan. Dengan demikian ada perubahan yang cukup signifikan terhadap  konsep dan mekanisme pembahasan RUU di DPR  yang harus mengubah UU No. 12 Tahun  2011.

Mengubah UU 12 Tahun 2011 agar lebih komprehensif, pasti, dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Mengubah pasal-pasal yang diuji materiil oleh MK, yaitu:

Pasal 18 huruf g; Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1); . Pasal 22 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 43 ayat (1); Pasal 48 ayat (1); Pasal 49 ayat (1); Pasal 50 ayat (1); Pasal 68 ayat (2); Pasal 68 ayat (3); Pasal 70 ayat (1); . Pasal 70 ayat (2); Pasal 71 ayat (3); Pasal 88 ayat (1); Pasal 89