Program Legislasi Nasional

RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

  • Diusulkan Pada : 02 Februari 2015
  • Disiapkan oleh : PEMERINTAH
Mulai

Pembahasan

Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan Tingkat II
Selesai
RENCANA PEMBICARAAN TINGKAT II (Melalui surat Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.PR.05.01-38, Hal : Penundaan Rapat Paripurna Pembahasan RUU KUHP, menyatakan bahwa sehubungan dengan hasil pertemuan antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III serta Poksi III DPR RI pada tanggal 23 September 2019 di Istana Negara, dimohonkan dalam pelaksanaan Rapat Paripurna agar memutuskan RUU tentang KUHP ditunda karena Pemerintah masih perlu mendiskusikan secara bersama untuk memperoleh perspektif yang simetris di masyarakat.) Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 30 September 2019, menyetujui terhadap permintaan Menteri Hukum dan HAM RI agar Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang KUHP dalam Rapat Paripurna DPR RI ditunda, dan akan di limpah tugas (carry over) pada posisi pembahasan terakhir di Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024. 30 September 2019
Pengambilan Keputusan Tk.I 18 September 2019
Informasi RUU

Deskripsi Konsepsi

Rekam Jejak
Selesai
  • Pembicaraan Tingkat II
    RENCANA PEMBICARAAN TINGKAT II (Melalui surat Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.PR.05.01-38, Hal : Penundaan Rapat Paripurna Pembahasan RUU KUHP, menyatakan bahwa sehubungan dengan hasil pertemuan antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III serta Poksi III DPR RI pada tanggal 23 September 2019 di Istana Negara, dimohonkan dalam pelaksanaan Rapat Paripurna agar memutuskan RUU tentang KUHP ditunda karena Pemerintah masih perlu mendiskusikan secara bersama untuk memperoleh perspektif yang simetris di masyarakat.) Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 30 September 2019, menyetujui terhadap permintaan Menteri Hukum dan HAM RI agar Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang KUHP dalam Rapat Paripurna DPR RI ditunda, dan akan di limpah tugas (carry over) pada posisi pembahasan terakhir di Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
    30-Sep-2019
    Dokumen
  • Pembicaraan Tingkat I
    Pengambilan Keputusan Tk.I
    18-Sep-2019
  • Pembicaraan Tingkat I
    pembahasan perkembangan hal-hal substansi dalam RUU KUHP
    30-Mei-2018
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
    05-Feb-2018
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
    16-Jan-2018
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
    25-Okt-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
    19-Okt-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
    18-Okt-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
    17-Okt-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Membahas hasil catatan dari proofreader terhadap Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
    16-Okt-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Menyisir dan melihat kembali Buku Kesatu RUU KUHP hasil pembahasan Rapat Panja
    10-Okt-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Penyampaian laporan Pemerintah terhadap hasil pandangan dan masukan Proofreader dalam pembahasan RUU KUHP, dilanjutkan pembahasan.
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan pembahasan RUU KUHP
    15-Sep-2019
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan pembahasan RUU KUHP
    14-Sep-2019
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan pembahasan RUU KUHP
    29-Agust-2019
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan pembahasan RUU KUHP
    28-Agust-2019
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan pembahasan RUU KUHP (Buku II)
    13-Jun-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan pembahasan DIM RUU KUHP Buku Kedua
    24-Mei-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Melanjutkan Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
    22-Mei-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Khusus
    10-Feb-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Khusus
    09-Feb-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    RDPU
  • Pembicaraan Tingkat I
    Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus menugaskan Komisi III melakukan pembahasan dengan Pemerintah
    24-Jun-2015
    Dokumen
  • Pendahuluan
    RAPAT KERJA
  • Pendahuluan
    Pengusulan RUU Prolegnas Tahun 2020-2024 (Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 (Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024), melalui Surat Nomor 192-DW/KOM.III/MP.I/XI/ 2019, tanggal 12 November 2019, hal: Penyampaian Usulan RUU Prolegnas Tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020, Komisi III DPR RI mengusulkan bahwa : - Usulan RUU Priorotas Tahun 2020, yaitu RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan; - Usulan RUU Prolegnas Tahun 2020-2024, yaitu RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang KUHAP. (sebelumnya Usulan Pemerintah), RUU tentang erubahan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, RUU tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan RUU tentang Penyadapan.)
    12-Nop-2019
    Dokumen
Mulai