• Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang menurut perhitungan Dishidros pada tahun 1982 seluruhnya berjumlah 17.508 pulau di mana terdapat 5.707 pulau mempunyai nama dan 11.801 pulau yang tak bernama dengan garis pantai sepanjang 108.000 km serta luas wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km.Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Wilayah perairan NKRI lebih luas dari daratan, dengan perbandingan darat: laut adalah 1:3. Permasalahan lebih lanjut terkait dengan kondisi Indonesia sebagai Negara kepualauan antara lain: Sebanyak 60% penduduk atau sebanyak 140 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Dimana 22% dari mereka tinggal di desa pesisir dan pulau pulau terpencil yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan. Pendekatan kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan yang berorientasi pada daratan padahal Indonesia adalah negara kepulauan oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda untuk pembangunan di provinsi kelautan. Kesulitan dalam Pola Pengendalian Wilayah. Pada Provinsi yang berbasis darat komunikasi jauh lebih mudah dilakukan, sementara komunikasi jauh lebih sulit dilakukan di Provinsi yang berbasis kepulauan. Kesulitannya pemerintah daerah dalam memberdayakan Pulau pulau kecil di dalam provinsi Kepulauan apalagi yang berada di wilayah perbatasan. Kecilnya dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan perhitungan DAU dan DAK didasarkan pada pikiran kontinental yaitu penentuan formula hanya memperhitungkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Masyarakat di daerah kepulauan masih terisolasinya sehingga belum tersentuh pembangunan. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan menjadi urgensi untuk dibahas dan disahkan dalam mewujudkan komitmen, konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah kepulauan serta untuk melahirkan suatu rumusan Undang Undang tentang Daerah Kepulauan yang komprehensif dan integratif, serta efektif sebagai acuan bagi setiap pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan provinsi kepulauan dan kabupaten/kota kepulauan.Terlebih, daerah-daerah kepulauan tersebut merupakan daerah perbatasan dengan jiran tetangga baik Malaysia, Filiphina maupun Singapura. Dalam menyongsong ASEAN COMMUNITY tahun 2015 dan keseimbangan dalam globalisasi dunia percepatan pembangunan daerah kepulauan merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Pembangunan kepulauanan begitu sangat penting. Kawasan kepulauan dari berbagai ciri geografis memiliki banyak keunikan. Pertama adalah keunikan utama bahwa untuk mencapai daerah kepulauan memerlukan transportasi laut sebagai sarana utama, dan infrastruktur lain yang memerlukannya. Sehingga dengan jarak tempuh yang jauh, bisa saja kawasan kepulauan menjadi tertinggal dari pembangunan kabupaten pusat. Kedua daerah kepulauan ditandai dengan wilayah pemukiman masyarakat pesisir dan suku laut. Dimana komunitas kepulauan sangat berbeda dengan komunitas daratan. Tujuan disusunnya RUU ini adalah untuk: Menciptakan keselarasan, sinergi, dan kepastian hukum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya di Provinsi Kepulauan; Mempercepat pembangunan di Daerah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik khas Daerah Kepulauan; dan Menciptakan perencanaan yang tepat untuk pembangunan bagi tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan.

   

• Terwujudnya suatu rumusan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang komprehensif dan integratif, serta efektif sebagai acuan bagi setiap pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan pada provinsi kepulauan; dan

   

  Terwujudnya pengaturan mengenai pembangunan daerah kepulauan yang berasaskan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan pemerataan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

• Prinsip atau asas yang mendasari keberadaan dan Daerah Kepulauan; Mekanisme pengelolaan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik Daerah Kepulauan; Mekanisme penganggaran dan pembinaan untuk Daerah Kepulauan; dan

   

  Pemberdayaan serta partisipasi masyarakat di Daerah Kepulauan.

Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUDNRI 1945.

• Tahap Pembicaraan Tk. I Pembahasan dihentikan, ditarik oleh DPR karena tumpang tindih dengan RUU Keuangan Negara dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta RUU SSPN.

   

  Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi V untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

• Pembangunan di provinsi berciri kepulauan berjalan sangat lamban dibandingkan dengan provinsi berciri daratan karena dalam penetapan DAU dan DAK tidak memperhi-tungkan luas lautan pedalamannya dan laut teritorialnya.

Data tidak ditemukan.

• Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini meliputi ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan, pengalokasian anggaran pembangunan, urusan pemerintah daerah kepulauan, pemberdayaan masyarakat daerah kepulauan, pembinaan dan pengawa-san serta pengaturan mengenai sanksi.

Data tidak ditemukan.