Program Legislasi Nasional

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea

  • Diusulkan Pada : 09 Februari 2015
  • Disiapkan oleh : PEMERINTAH
Mulai

Pembahasan

Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan Tingkat II
Selesai
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea 27 Agustus 2021
Rapat Paripurna DPR RI ke- 09 Februari 2015
Informasi RUU

Deskripsi Konsepsi

Rekam Jejak
Selesai
  • Pembicaraan Tingkat II
    RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea
    27-Agust-2021
  • Pembicaraan Tingkat II
    Rapat Paripurna DPR RI ke-
  • Pembicaraan Tingkat I
    Rapat Bamus DPR RI : Laporan Komisi I DPR RI guna mendapat penjadwalan di Rapat Paripurna DPR RI.
    05-Feb-2015
    Dokumen
  • Pembicaraan Tingkat I
    Komisi I DPR RI melaksanakan RDP dengan POLRI, Kemenkumham, dan Kejaksaan dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU Ratifikasi tersebut
  • Pembicaraan Tingkat I
    Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah membahas RUU tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini
    02-Feb-2015
    Dokumen
  • Pendahuluan
    Rapat Intern Komisi I DPR RI Menindaklanjuti penugasan Rapat Bamus untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut
    10-Nop-2014
    Dokumen
  • Pendahuluan
    Rapat Bamus DPR RI menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini bersama-sama dengan Pemerintah
    06-Nop-2014
    Dokumen
  • Pendahuluan
    Surat Presiden RI Nomor: R-58/Pres/10/2014 menugaskan Menlu dan Menkumham untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini bersama-sama DPR RI
    09-Okt-2014
Mulai
Feedback
FEEDBACK