• Latar belakang Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Komunitas-komunitas tersebut telah melahirkan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Dalam perkembangannya hak-hak tradisional yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persayaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.   Tujuan Penyusunan: Penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak adat dalam masyarakat adat. Membentuk peraturan undang-undang untuk mengatasi konflik yang banyak terjadi dalam praktek antara masyarakat dengan pemeritah atau investor yang bersumber pada sengketa hak adat. Memperkaya prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum nasional.

• Terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang kuat dan komprehensif bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.; Mengatur secara tegas mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

• Arah pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam satu undang-undang adalah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan zaman,  dan  menyatukan dan melakukan  sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan tentang masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI mengenai identitas budaya da hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

• Tahap Pembicaraan Tk.1