15 November 2026KOMISI8

Aspirasi Ponpes se-Pamekasan Jadi Pijakan Komisi VIII Rumuskan Kebijakan Ramah Pesantren

gambar-berita-Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kemenag Kabupaten Pamekasan, Sabtu (14/11/2026). Foto: Septamares/mrs
Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kemenag Kabupaten Pamekasan, Sabtu (14/11/2026). Foto: Septamares/mrs

PARLEMENTARIA, Pamekasan – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengapresiasi masukan dari para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Pamekasan, Jawa timur. Menurutnya, masukan ini akan menjadi pijakan Komisi VIII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang ramah pesantren kepada pemerintah. 

 

Apresiasi itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). 

 

"Kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dengan menyerap aspirasi permasalahan pondok pesantren. Masukan-masukan yang kami dapatkan hari ini dari pondok pesantren akan menjadi pijakan Komisi VIII dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang ramah pesantren kepada pemerintah," ujar Ansari kepada Parlementaria usai pertemuan.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pada 2019 Komisi VIII DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur tiga fungsi pondok pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi instrumen bagi negara untuk merekognisi, memfasilitasi, dan mengafirmasi pengembangan pesantren. Menurutnya, pesantren telah berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.

 

Legislator Dapil Jawa Timur XI ini menyampaikan, pada 2026 pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI, dengan Direktur Jenderal pertamanya yang telah dilantik pada 15 September lalu. Ia berharap kehadiran Ditjen Pesantren dapat lebih fokus mengembangkan pesantren, khususnya di Madura yang tercatat memiliki 430 pondok pesantren. "Luar biasa," ujarnya.

 

Meski negara telah menghadirkan instrumen regulasi dan kelembagaan, Ansari mengakui masih terdapat permasalahan dalam menghadirkan kebijakan yang memihak pesantren. "Komisi VIII DPR RI akan terus mengupayakan perbaikan kebijakan pemerintah agar memihak kepada pesantren," tegasnya. (mrs/rdn)

Bagikan melalui

BERITA TERKAIT

logo

DPR RI

App Store
Google Play

Kontak

  • 021 - 571 5349
  • 021 - 571 5925
  • bag_persuratan@dpr.go.id
  • bag_humas@dpr.go.id
  • Jl.Jenderal Gatot Subroto,
    Senayan Jakarta 10270 - Indonesia

©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved