BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat ​

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), guna memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pimpinan DPR RI.  

​Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu serta Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo saat ditemui dalam sesi doorstop usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penerimaan aspirasi dari Ormas Gema Keadilan di Ruang BAM, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).  

​Aher menjelaskan bahwa kajian hukum terkait keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden dinilai sudah selesai dan terang benderang setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 724 Tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Menurutnya, putusan tersebut secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.  

​"Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR," ujar Aher saat diwawancarai wartawan.  

​Ia menambahkan bahwa BAM memiliki kekuatan politis untuk merumuskan hasil RDPU menjadi rekomendasi resmi lembaga yang akan diserahkan kepada pimpinan dewan dalam waktu dekat.  

​"Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan," tegas Aher.  

​Sebagai pelengkap komprehensif, dalam dokumen resmi Pernyataan Sikap Gema Keadilan yang diserahkan kepada BAM, massa aksi secara tegas menuntut agar Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, serta mendesak penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi kekuasaan demi menyelamatkan marwah konstitusi. (ndy/aha)