PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi dari konsumen Apartemen Lenteng Agung City dan Forest Residence yang mengadukan belum tuntasnya penyelesaian proyek apartemen yang telah mereka beli. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembang harus segera memenuhi kewajibannya kepada konsumen, baik dengan menyerahkan unit maupun mengembalikan dana apabila proyek tidak dapat diselesaikan.
Pria yang kerap disapa Aher ini menjelaskan, terdapat dua kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada BAM DPR RI. Kelompok pertama merupakan konsumen Apartemen Lenteng Agung City yang membeli unit dari PT Spektra Property Indonesia (SPI), yang kini telah diakuisisi oleh PT Reliance Group. Sementara kelompok kedua berasal dari Paguyuban Forest Residence yang mengadukan keterlambatan pembangunan apartemen oleh PT Griya Karunia Sejahtera (GKS).
“Mereka sudah membeli apartemen. Ada yang masih mencicil, ada yang sudah lunas, bahkan ada yang membeli secara tunai. Tetapi sampai hari ini apartemennya tidak kunjung selesai dan tidak kunjung diserahkan kepada mereka. Bahkan apartemen yang sudah selesai pun, menurut pengaduan, justru disewakan kepada pihak lain,” ujar Aher itu kepada Parlementaria usai menerima aspirasi di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan karena masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Oleh sebab itu, pengembang juga harus segera menuntaskan kewajibannya.
“Kalau memang apartemennya mau diselesaikan, segera selesaikan dan serahkan kepada para konsumen. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya segera kembalikan uang mereka. Mereka sudah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Aher menjelaskan, persoalan serupa juga dialami konsumen Forest Residence. Pengembang sebelumnya menjanjikan penyelesaian tiga tower pada 2018, kemudian diperbarui melalui perjanjian perdamaian menjadi 2026, 2027, dan 2028. Namun hingga kini, menurutnya, belum terlihat tanda-tanda penyelesaian proyek tersebut.
Sebagai tindak lanjut, BAM DPR RI akan mendatangi kedua pengembang bersama instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, BAM juga membuka kemungkinan memanggil pihak pengembang ke DPR RI untuk meminta komitmen penyelesaian terhadap para konsumen.
“Kita akan datang ke PT tersebut, baik PT SPI maupun PT GKS, bersama pihak-pihak terkait. Kalau perlu, mereka juga akan kita undang ke BAM untuk meminta komitmen menyelesaikan kewajiban mereka kepada konsumen,” kata mantan Gubernur Jawa Barat tersebut
Selain mendorong penyelesaian kasus yang tengah berlangsung, Aher menilai perlu adanya pembenahan regulasi guna memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pengembang. Menurutnya, regulasi harus mampu menjamin dana masyarakat yang telah dibayarkan sehingga tidak menimbulkan kerugian apabila proyek mangkrak.
“Ke depan memang perlu ada regulasi yang lebih memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pengembang. Ketika konsumen sudah membayar, harus ada jaminan bahwa pembayaran tersebut akan menjadi rumah yang dijanjikan. Kalau tidak jadi, harus ada jaminan uang mereka kembali. Itu yang saat ini belum memberikan kepastian bagi masyarakat,” pungkasnya (bit/rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved