PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai capaian legislasi sepanjang 2026 telah berjalan sesuai target dan menjadi pijakan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang, termasuk melalui pembaruan metode penyusunan regulasi.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan, sepanjang 2026 terdapat komisi yang berhasil menyelesaikan lebih dari satu rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan. Sementara itu, Baleg juga telah merampungkan lebih dari lima RUU dalam proses penyusunan, disertai penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka.
“Capaian prioritas di 2026 sangat luar biasa besar, tinggi. Sangat sesuai target,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pengalaman pembentukan undang-undang sepanjang 2026 perlu menjadi bahan evaluasi agar proses legislasi pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih produktif. Karena itu, Baleg menyiapkan pendekatan melalui sejumlah metodologi pembentukan undang-undang yang telah dirumuskan dalam RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Bob Hasan menyebut harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus sebagai metodologi yang akan menjadi bagian dari pendekatan pembentukan undang-undang pada 2027. Ia meyakini penerapan metode tersebut dapat meningkatkan produktivitas penyusunan dan pembentukan regulasi.
“Dengan tiga metodologi ini kami berkeyakinan bahwa tahun 2027 kita akan signifikan meningkat lagi dalam rancangan atau pembentukan undang-undang,” tegas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Ia menambahkan, persiapan Prolegnas 2027 juga perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembaruan hukum nasional. Menurutnya, regulasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, terutama dalam menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Bob Hasan menilai kebutuhan pembaruan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan undang-undang baru, tetapi juga revisi terhadap regulasi yang sudah berlaku. Revisi diperlukan apabila ketentuan yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum atau menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Sangat membutuhkan revisi-revisi perundang-undangan karena kemaslahatan itu dapat dicapai juga dari perspektif tentang regulasi. Sistemlah yang akan mencapai kepada tujuan bernegara ini, yaitu tentang keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya.
Selain revisi regulasi, pembentukan undang-undang baru yang sebelumnya belum memiliki pengaturan juga menjadi perhatian dalam penyusunan agenda legislasi mendatang. Dengan demikian, Prolegnas 2027 diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penyempurnaan aturan yang telah ada sekaligus menjawab kebutuhan hukum baru.
“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tuturnya.
Melalui evaluasi capaian legislasi 2026, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR diharapkan dapat menyusun agenda Prolegnas 2027 secara lebih terarah. Upaya peningkatan produktivitas tersebut tetap perlu disertai perhatian terhadap kebutuhan pembaruan hukum agar undang-undang yang dihasilkan mampu memberikan manfaat serta menjawab persoalan masyarakat. (fa/rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved