Banggar Minta Realisasi Terukur Usai RAPBN 2027 Kembali Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

PARLEMENTARIA, Jakarta - Target kemiskinan ekstrem nol persen kembali dipatok dalam RAPBN 2027, sama seperti dua tahun sebelumnya yang belum pernah tercapai. Pertanyaannya bukan lagi soal angka, melainkan soal keyakinan yakni apakah target ini benar-benar bisa diraih, atau sekadar dipasang ulang karena tidak ada pilihan lain.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohammad Said berpandangan kemiskinan ekstrem pada dasarnya sudah tidak ada lagi berkat bantuan sosial yang teratur dan terarah. Ia justru turut menggarisbawahi ancaman yang menurutnya lebih mendesak saat ini berupa menyusutnya kelas menengah yang mulai menggerogoti tabungan untuk bertahan hidup.

“Yang disebut kemiskinan ekstrem itu untuk hidup pun tidak bisa. Jadi itu sudah hilang dengan bantuan-bantuan sosial yang teratur, terarah. Yang justru menjadi perhatian kita sekarang adalah kelas menengah, paling tidak jangan dia makan tabungan terus. Karena kalau tidak ini bahaya,” ujar Muhidin kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran Wihadi Wijanto yang mengakui kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah bersama dan belum tuntas. “Kita akui memang ada penurunan kelompok menengah. Ini memang PR kita bersama. Saya harapkan dengan program-program yang ada di PKPN itu bisa mengikis angka kemiskinan, karena program PKPN itu menyentuh masyarakat langsung,” kata Wihadi.

Sebagai informasi, Laporan Panja Asumsi Dasar mencatat, target kemiskinan ekstrem 0 persen dan tingkat kemiskinan umum 6,0–6,5 persen telah disepakati Panja bersama pemerintah. Namun Panja juga mencatat bahwa pada KEM PPKF dua tahun ke belakang, target kemiskinan ekstrem 0 persen sudah ditawarkan namun pencapaiannya cenderung kurang berhasil. Panja menegaskan agenda penghapusan kemiskinan ekstrem di 2027 harus benar-benar direalisasikan mengingat banyaknya program yang menopangnya, baik sebagai enabler maupun supporter.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, program kerja prioritas nasional, dan bantuan sosial yang didukung basis data DTSEN disebut sebagai faktor penting dalam mencapai target penurunan kemiskinan tersebut. (Ndy/um)