El Niño Mengancam Usaha Perikanan, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Siaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah mengantisipasi potensi dampak El Niño terhadap usaha perikanan dan tambak, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat pesisir. Ancaman kekeringan perlu diwaspadai di tengah persoalan biaya produksi, sulitnya memperoleh solar, dan anjloknya harga jual hasil panen yang dihadapi petambak dan nelayan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan perikanan bersama Firman Soebagyo di Balai Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).

Petani tambak ikan nila Desa Bakalan, Suyatno, mengungkapkan bahwa petambak masih kesulitan memperoleh solar untuk kebutuhan operasional. Kendala pengurusan izin membuat mereka terpaksa membeli solar secara eceran dengan harga lebih mahal. Di sisi lain, harga jual ikan nila kerap anjlok saat panen, sementara harga pakan terus meningkat.

“Keluhannya di sini masih kesulitan untuk bahan bakar, solar terutama, sehingga petani belinya eceran dan harganya mahal. Biasanya waktu panen harga nila jatuh, sedangkan harga pakannya terlalu tinggi dan terus naik, sehingga petani merugi,” ujarnya.

Selain biaya produksi, kondisi cuaca juga menjadi tantangan bagi masyarakat setempat. Saat musim hujan, Desa Bakalan kerap dilanda banjir, sedangkan pada musim kemarau masyarakat mulai menghadapi kekeringan. Mengantisipasi kondisi tersebut, Suyatno meminta pemerintah membangun waduk di wilayah Cluwak yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Cluwak.

Menanggapi keluhan itu, Firman menilai persoalan ketersediaan air perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi potensi perubahan iklim dan ancaman El Niño. Menurutnya, kesiapan infrastruktur air menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha tambak dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan petambak dan nelayan tidak cukup diselesaikan melalui pemberian akses permodalan. Berbagai kendala mendasar, termasuk sulitnya memperoleh bahan bakar dan tersumbatnya muara sungai yang menyulitkan kapal nelayan untuk mendarat, perlu ditangani secara bersamaan.

“Untuk mendapatkan akses permodalan di bank itu tidak sederhana, padahal program usaha rakyat tanpa jaminan dianggap mudah. Kepastian hukum dan kepastian harga ini harus dijamin oleh pemerintah, karena harga menentukan bank mau memberikan kredit,” jelasnya.

Firman menilai kepastian harga hasil produksi berperan penting dalam menjaga pendapatan petambak dan nelayan sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Tanpa kepastian pendapatan, pelaku usaha perikanan berisiko kesulitan mengembangkan usaha maupun memenuhi kewajiban pembiayaan.

Ia mencontohkan penetapan harga beras sebesar Rp6.500 yang disebutnya mendorong petani menjual hasil panen kepada Bulog karena merasa memperoleh keuntungan. Menurutnya, kepastian harga dapat memberikan keyakinan kepada produsen dalam menjalankan usaha.

Karena itu, antisipasi El Niño perlu disertai langkah terpadu untuk menjamin ketersediaan air, memperbaiki infrastruktur perikanan, mempermudah akses bahan bakar, serta menjaga stabilitas harga hasil produksi. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan risiko kerugian dan menjaga keberlanjutan usaha petambak serta nelayan, khususnya ketika menghadapi musim kemarau. (rr/we)