Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta menegaskan bahwa penerapan konsep fast track legislation dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengurangi kualitas maupun prosedur pembentukan undang-undang. Menurutnya, percepatan hanya dilakukan pada aspek waktu pembahasan tanpa menghilangkan tahapan yang diwajibkan.

“Pertama, harus ada kajian akademis, itu mutlak. Kedua, harus ada partisipasi yang bermakna,” ujar Nyoman kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).

Ia menjelaskan, partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan prinsip yang harus tetap dijalankan dalam setiap pembentukan undang-undang. Prinsip tersebut mencakup tiga hak utama masyarakat, yakni hak untuk mengetahui atau mendengar rencana pembentukan undang-undang, hak memperoleh penjelasan mengenai substansi yang dibahas, serta hak untuk menyampaikan pendapat yang didengar oleh pembentuk undang-undang.

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, mekanisme fast track legislation hanya diterapkan terhadap rancangan undang-undang yang memiliki tingkat urgensi tinggi, misalnya berkaitan dengan kepentingan negara, hajat hidup orang banyak, maupun peluang strategis yang memerlukan respons regulasi secara cepat.

“Walaupun cepat, bukan berarti satu hari selesai. Kajian akademis tetap ada, partisipasi bermakna tetap ada, RDP dan RDPU juga tetap dilaksanakan. Yang dipercepat adalah waktunya,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut.

Nyoman menjelaskan, percepatan dapat dilakukan melalui pemadatan jadwal rapat ataupun penyelesaian pembahasan dalam satu masa sidang. Namun, seluruh prosedur yang diatur tetap harus dipenuhi sehingga kualitas pembentukan undang-undang tetap terjaga.

Lebih lanjut, ia menilai kehadiran mekanisme fast track legislation juga akan memperjelas pembahasan terhadap RUU yang belum selesai pada akhir masa keanggotaan DPR. Menurutnya, RUU tersebut cukup dilaporkan dalam rapat paripurna untuk kemudian dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya melalui mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Harusnya tidak ada lagi pemahaman carry over. Kalau ada RUU yang belum selesai di akhir masa jabatan, disampaikan saja di paripurna untuk dilanjutkan oleh DPR berikutnya melalui Prolegnas,” jelasnya.

Terkait target penyelesaian, Nyoman berharap pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dirampungkan secepatnya karena regulasi tersebut akan menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

“Karena ini menjadi pedoman prosedur pembentukan undang-undang di DPR, menurut saya jangan lebih dari dua minggu. Targetnya harus selesai pada masa sidang ini,” pungkasnya. (bit/aha)