19 November 2026KOMISI9

Jangan Biarkan WNI Korban Penipuan Kerja Berjuang Sendiri

gambar-berita-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Kresno/jk
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Kresno/jk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban penipuan perekrutan kerja di Rusia hingga berujung direkrut sebagai tentara dan terlibat dalam medan perang. Ia menegaskan, negara harus hadir menjamin keselamatan WNI di luar negeri, terutama mereka yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

 

"Masyarakat berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih layak. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keselamatan jiwa dan raga. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri," tegas Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

 

Politisi Fraksi PKS ini menggarisbawahi tiga langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Pertama, memastikan keselamatan para WNI sekaligus mempercepat proses pemulangan mereka ke Tanah Air. Untuk itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow dan Kyiv segera mengidentifikasi keberadaan serta kondisi seluruh WNI yang terindikasi terlibat dalam konflik tersebut.

 

Menurut Netty, komunikasi diplomatik dan pendampingan konsuler harus segera diintensifkan agar pemerintah dapat memastikan kondisi para WNI sekaligus menyiapkan langkah perlindungan dan pemulangan secara terkoordinasi.

 

"Pemerintah harus segera mengintensifkan komunikasi diplomatik, memberikan pendampingan konsuler, dan menyiapkan langkah pemulangan bagi mereka ke Indonesia," ujarnya.

 

Kedua, Netty meminta aparat penegak hukum membongkar jaringan perekrut secara menyeluruh hingga mengungkap aktor utama di balik dugaan praktik TPPO tersebut. Ia mengapresiasi langkah aparat yang mulai mengungkap jaringan perekrutan, tetapi mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku di lapangan.

 

Menurutnya, pengusutan harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk perekrut, perantara, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Penindakan menyeluruh diperlukan agar jaringan serupa tidak kembali memakan korban.

 

"Penyelidikan harus dikembangkan untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perekrut, perantara, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan. Penanganannya tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Seluruh jaringan harus diungkap agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dengan modus serupa," tegasnya.

 

Ketiga, ia mendorong penguatan pengawasan dan pencegahan terhadap modus penipuan perekrutan kerja ke luar negeri. Netty meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkoordinasi dengan Kemlu, kepolisian, serta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan proses perekrutan, khususnya terhadap tawaran pekerjaan melalui media sosial dan jalur informal.

 

Ia menilai, pengawasan sejak tahap perekrutan menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat terjebak tawaran pekerjaan ilegal yang berpotensi berujung pada eksploitasi dan perdagangan orang.

 

Netty menegaskan, bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara yang harus didukung dengan sistem penempatan dan perlindungan yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap proses perekrutan berlangsung sesuai ketentuan hukum serta memberikan jaminan keselamatan bagi calon pekerja migran Indonesia.

 

"Tujuan bekerja ke luar negeri adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Pemerintah perlu bergerak cepat agar WNI yang masih terjebak segera mendapatkan perlindungan dan kepastian," pungkas Netty. (ndy/ssb)

Bagikan melalui

BERITA TERKAIT

logo

DPR RI

App Store
Google Play

Kontak

  • 021 - 571 5349
  • 021 - 571 5925
  • bag_persuratan@dpr.go.id
  • bag_humas@dpr.go.id
  • Jl.Jenderal Gatot Subroto,
    Senayan Jakarta 10270 - Indonesia

©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved