Komisi IV Usul Pembentukan BUMN Khusus Pakan Ikan dan Ternak, Pabriknya Tidak Hanya di Jawa

PARLEMENTARIA, Banjar – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang khusus menangani pakan. Komisi IV juga akan mengusulkan agar pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan disubsidi pemerintah seperti halnya pupuk.

"Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan," ujar Siti Hediati kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, Komisi IV selalu menerima keluhan soal pakan, baik dari peternak maupun pembudidaya ikan. "Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani," tegasnya.

Siti Hediati juga berharap produksi pakan tidak terpusat di Pulau Jawa. "Kalau bisa nanti pabrik-pabrik pakannya tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, gitu, Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan-pakan daripada ternak dan ikan ini," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ia berharap BUMN pakan dapat segera terbentuk. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga, di antaranya, Kemenko Pangan, Badan Pangan, dan Danantara untuk segera membentuk BUMN khusus pakan ternak dan ikan itu.

Selain pembentukan BUMN, Komisi IV akan mendorong adanya subsidi pakan. "Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan," ungkapnya.

Usulan tersebut sejalan dengan aspirasi dalam diskusi yang dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta pembudidaya dan penyuluh perikanan. Perwakilan penyuluh perikanan menyampaikan, hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya berasal dari pakan. Harga pakan tahun ini sudah empat kali naik, sementara harga jual ikan tidak ikut naik.

Dalam pertemuan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan pakan bersubsidi. Menurutnya, bantuan sarana budi daya tidak akan bertahan lama tanpa dukungan pakan.

"Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," papar Ketut.

Di sisi lain, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto ini mengapresiasi capaian BPBAT Mandiangin dalam pembenihan ikan lokal. "Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida," tambahnya.

Menurutnya, BPBAT Mandiangin perlu didukung dengan unit pelaksana teknis (UPT) serupa di provinsi lain. "Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini," lanjutnya.

Dalam diskusi, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya saat ini hanya ada di 15 lokasi di seluruh Indonesia, dan KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.

Siti Hediati menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya yang produktif, berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi IV juga akan terus mendorong sektor ini agar mendapat perhatian khusus dari aspek regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan rakyat, dan kemitraan dengan pelaku usaha perikanan. (arl/rdn)