PARLEMENTARIA, Karawang - Besarnya investasi di kawasan industri perlu diikuti pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Persoalan kontribusi pajak, pelibatan pengusaha lokal, serta distribusi manfaat investasi menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.
Merespons hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai keberadaan investor di daerah seharusnya turut mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Menurutnya, pengusaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu dilibatkan dalam rantai pasok industri.
“Jadi jangan sampai investor di sini banyak tapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat sekitar,” ujar Eva dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Eva turut menyoroti persoalan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pekerja yang beraktivitas di daerah, tetapi pemberi kerjanya terdaftar di wilayah lain. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi keluhan pemerintah daerah karena aktivitas ekonomi berlangsung di daerah, sementara penerimaan pajak belum tentu tercatat di wilayah yang sama.
“Ini juga sebenarnya keluhan semua pemerintah daerah. Pekerja-pekerjanya, investornya itu bekerja di daerah tapi pajaknya ada di pusat (Jakarta),” kata politisi Fraksi PKB itu.
Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Dalam ketentuan penghitungan DBH PPh, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 didasarkan pada tempat wajib pajak terdaftar, yang merujuk pada tempat kegiatan usaha pemberi kerja.
PMK tersebut juga mengatur alokasi DBH PPh sebesar 20 persen untuk daerah. Pembagiannya meliputi 7,5 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 8,9 persen untuk kabupaten/kota penghasil, serta 3,6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama.
Ketentuan pembagian tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam melihat kontribusi kawasan industri terhadap daerah. Terlebih, pemerintah daerah berharap aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.
Bupati Karawang Aep Saepuloh menyampaikan harapan agar pekerja yang bekerja dan tinggal di Karawang turut memberikan kontribusi pajak bagi daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam koordinasi perizinan serta pengawasan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
“Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri) minimal orang yang kerja di Karawang ya toh bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta,” ujar Aep.
Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha turut menekankan pentingnya menyelaraskan keberadaan kawasan industri dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Ia menilai Karawang memiliki karakter strategis sebagai kawasan industri sekaligus lumbung pangan nasional.
“Sama untuk meng-sinkronisasi juga bagaimana ada Kawasan Industri, ada lumbung pangan, tapi apakah ekonomi masyarakat ini sudah merata atau belum? Nah ini tentu dalam RUU nanti kita akan masukkan pasal-pasal yang sekiranya bisa mendorong pada peningkatan ekonomi masyarakat kita,” kata Iman.
Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Try Supondy, terdapat 17 kawasan industri di Kabupaten Karawang berdasarkan data perizinan Kementerian Perindustrian. Kawasan tersebut memiliki total luas lahan 9.121 hektare dengan tingkat okupansi 66,4 persen dan menyerap sekitar 165 ribu tenaga kerja.
Total investasi kawasan industri di Karawang dalam paparan tersebut mencapai Rp10,21 triliun. Besarnya aktivitas industri tersebut menjadi salah satu konteks penting bagi Komisi VII dalam mendalami kontribusi kawasan industri terhadap daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang melalui Sakernas Agustus 2026 menunjukkan, penduduk bekerja di Karawang mencapai 1,21 juta orang. Lapangan usaha manufaktur menyerap 34,46 persen tenaga kerja, jasa 47,55 persen, dan pertanian 17,99 persen.
Komisi VII DPR RI menghimpun berbagai masukan tersebut sebagai bahan penyusunan RUU Kawasan Industri, agar pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat ekonomi, keterlibatan pemerintah daerah, serta peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. (uc/rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved