PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan pada November 2026. Ia menyebut pembahasan di tingkat teknis, melalui Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah dilalui, sehingga tahapan berikutnya tinggal menunggu penjadwalan pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Saya kira pada prinsipnya (RUU Perampasan Aset) sudah (dibahas di) Timus dan Timsin. Berarti kan sisa pembicaraan tingkat dua. Pembicaraan tingkat dua berarti sisa diparipurnakan. Kita tunggu jadwal dari pimpinan (DPR),” ujar Rudianto usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia memperkirakan RUU tersebut dapat dibawa ke tahap selanjutnya dalam waktu dekat, bahkan berpeluang diselesaikan pada pekan ini atau pekan depan. Rudianto pun berharap keseluruhan proses dapat rampung sebelum akhir November.
Selain perkembangan pembahasan, Rudianto menjelaskan alasan penyempitan cakupan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset, dari semula 13 menjadi enam jenis tindak pidana. Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Kami tentu tidak mau ada terjadi tumpang tindih antara KUHP kita dengan undang-undang perampasan aset ini. Makanya difokuskan kepada tindak pidana yang kejahatan-kejahatan yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Ia mencontohkan sejumlah tindak pidana yang menjadi perhatian, antara lain narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Rudianto menilai tindak pidana tersebut perlu menjadi perhatian karena memiliki dampak besar dan kerap melibatkan jaringan kejahatan yang luas. Ia mencontohkan praktik penipuan daring, termasuk penipuan berkedok perjalanan haji dan judi daring, yang memanfaatkan sarana teknologi informasi.
Menurutnya, fokus pengaturan pada kejahatan-kejahatan tersebut juga dimaksudkan agar RUU Perampasan Aset tidak mengulang ketentuan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. (rr/rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved