Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong pembenahan tata kelola dan transparansi proses keberangkatan calon mahasiswa Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik percaloan, pungutan tidak resmi, serta kesenjangan akses informasi yang berpotensi merugikan calon mahasiswa, khususnya para santri dari daerah.

Maman menegaskan, negara bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan calon mahasiswa memperoleh akses pendidikan yang adil, informasi yang memadai, serta perlindungan selama proses keberangkatan hingga menjalani studi di luar negeri.

“Kita ingin memastikan bahwa kesempatan belajar di Al-Azhar tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki akses informasi dan kemampuan ekonomi. Anak-anak pesantren dari berbagai daerah juga harus memperoleh kesempatan yang adil, pendampingan yang layak, dan perlindungan selama proses keberangkatan hingga menjalani pendidikan,” ujar Maman di sela-sela kegiatan Pembekalan Wawasan Kebangsaan di Hotel Luxton, Cirebon, Rabu (21/10/2026).

Politisi Fraksi PKB tersebut menjelaskan, pemberangkatan ribuan santri setiap tahun bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, tata kelola yang transparan dan akuntabel diperlukan agar calon mahasiswa dapat mengikuti seluruh tahapan keberangkatan secara aman dan sesuai ketentuan.

Dalam konteks tersebut, Maman berharap Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia (Forkappmi) dapat menjadi mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pesantren, pemerintah, dan pihak kampus di Kairo. Kemitraan tersebut perlu diarahkan untuk memastikan kejelasan informasi, keterbukaan biaya, serta pencegahan praktik pembebanan biaya tidak resmi.

Ia menekankan pentingnya sejumlah aspek dalam pendampingan calon mahasiswa, mulai dari pemerataan informasi, perlindungan hukum terhadap risiko penipuan dokumen, hingga keterjangkauan biaya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, koordinasi kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kedutaan Besar Mesir perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan studi mahasiswa, mulai dari proses keberangkatan dan adaptasi hingga penyelesaian pendidikan.

Maman juga menggarisbawahi pentingnya pembekalan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama bagi calon mahasiswa. Menurutnya, pengalaman menimba ilmu di luar negeri harus menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat kontribusi bagi masyarakat dan bangsa tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

“Jangan hanya berangkat ke Mesir untuk menjadi sarjana. Berangkatlah untuk menjadi insan berilmu yang kelak memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat kehidupan keagamaan yang moderat, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kita ingin melahirkan ulama dan intelektual Muslim yang mendunia tanpa kehilangan akar kebangsaannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maman mendorong penguatan kolaborasi antara lembaga konsultan, Kementerian Agama, dan pesantren agar proses pemberangkatan calon mahasiswa tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta. Aspek keamanan, transparansi layanan, pendampingan selama studi, serta kualitas lulusan juga harus menjadi tolok ukur keberhasilan.

“Bagi Forkappmi, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya calon mahasiswa yang diberangkatkan, tetapi juga dari terjaminnya proses yang transparan, keberlanjutan studi, dan kontribusi nyata para lulusan bagi umat dan bangsa,” pungkasnya.

Kegiatan pembekalan yang diikuti sekitar 1.500 calon mahasiswa Al-Azhar tersebut turut dihadiri Rais Syuriah PBNU KH Imam Jazuli, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno, serta Wakil Duta Besar Mesir Amar Mukhtar. (ndy/ssb)