Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri. Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah persoalan strategis, sementara penanganan dugaan penyadapan ilegal saat ini telah berjalan melalui aparat penegak hukum.

Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembahasan mengenai dugaan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian atau instruksi khusus terkait penanganan kasus tersebut karena dirinya tidak menghadiri pertemuan itu.

“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya atensi khusus Presiden Prabowo terhadap pengungkapan kasus tersebut, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti substansi pembicaraan dalam pertemuan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pertemuan Presiden bersama para mantan Kapolri tersebut.

“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dasco menyampaikan bahwa persoalan penyadapan juga berpotensi menjadi bagian dari agenda legislasi DPR RI melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Menurutnya, sebelum DPR memasuki masa sidang, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan regulasi tersebut dapat segera dilakukan.

“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pembahasan RUU Penyadapan akan segera dimulai atau menjadi salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang mendatang.

“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya. (aha/rdn)