PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan akal imitasi atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu tantangan yang turut dicermati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pengaturan yang mampu memastikan hak pencipta asli tetap terlindungi, terutama ketika suatu karya diolah kembali menggunakan AI.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, penggunaan AI pada dasarnya tidak perlu dibatasi sepanjang tidak mengurangi hak-hak pencipta atas karya yang dihasilkan. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah hilangnya identitas pencipta ketika karya asli diolah menggunakan teknologi AI sehingga berpotensi diakui sebagai karya pihak lain.
“Bukannya kita tidak mau ada AI, boleh. Tapi tentu juga tidak boleh mengurangi hak-hak dari pencipta awalnya. Misalnya lagu, sudah berapa lagu di aplikasi yang sebetulnya asal-muasalnya diciptakan oleh seorang musisi. Tapi karena sudah di-remake menggunakan AI, akhirnya yang keluar di aplikasi tersebut bukan lagi punya orang yang pertama kali membuat. Ini sebenarnya tidak fair,” ujar Ledia saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan mengenai identitas suatu karya dalam RUU Hak Cipta. Identitas tersebut diperlukan agar asal-usul karya tetap dapat ditelusuri meskipun telah mengalami pengolahan atau pengembangan melalui teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak menghilangkan keterkaitan antara suatu karya dan pencipta yang pertama kali menghasilkannya.
Salah satu gagasan yang dapat didiskusikan adalah pemberian identitas khusus pada berbagai jenis karya, termasuk suara, lagu, musik, dan audio. Namun, penerapannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut karena setiap jenis karya memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan identifikasi yang berbeda, termasuk pada seni pertunjukan seperti koreografi.
“Kalau kita bicara tentang hasil karya yang lain, misalnya seni pertunjukan, koreografi juga agak susah. Nah, pengaturan-pengaturan ini perlu kita diskusikan bersama. Bagaimana agar tidak merugikan para pencipta aslinya dan juga tidak menyebabkan pengetahuan tidak berkembang. Kita juga tidak mau,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai PKS ini pun menyebut cakupan perlindungan dalam RUU Hak Cipta perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi yang semakin luas. Selain musik yang selama ini banyak menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sejumlah bidang lain seperti grafis, film, kriya, desain produk, hingga desain mesin dan manufaktur juga memiliki potensi persoalan terkait identitas dan kepemilikan karya.
“Yang paling susah itu grafis, musik, kemudian film, kemudian juga kriya. Itu menjadi bagian-bagian yang banyak sekali potensi untuk tumpang tindihnya, maka perlu diberikan perlindungan. Identitasnya itu menjadi bagian yang sangat perlu karena itu yang bisa jadi alat ukur,” ungkap Ledia.
Ia menambahkan, penyusunan RUU Hak Cipta juga perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan konsumen. Untuk itu, Baleg DPR RI terus menyerap masukan melalui RDPU dengan melibatkan para pelaku yang memiliki pengalaman langsung dalam proses penciptaan karya, sehingga pengaturan yang disusun dapat mempertimbangkan kebutuhan berbagai pihak tanpa menghambat perkembangan kreativitas dan teknologi.
“Jadi kita tetap melakukan RDPU supaya memastikan, tentu kita harus bertanya kepada mereka yang memang punya proses karya cipta cukup banyak. Kita diskusikan, tapi juga melihat kepentingan konsumen. Jadi mengusahakan supaya kita berada di tengah-tengah, tidak merugikan siapa pun, tapi tetap menghargai hasil karya,” pungkasnya. (ujm/rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved