PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum. Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
Politisi Fraksi PKS itu mengaku mencermati penjelasan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri bahwa lembaga tersebut tidak melakukan penyidikan, melainkan memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Berangkat dari penjelasan itu, ia ingin mengetahui sejauh mana Kabaintelkam telah memiliki gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap server dan alat sadap yang digunakan oleh institusi penegak hukum.
“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, audit terhadap server dan perangkat penyadapan menjadi penting agar penggunaan teknologi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme audit, penggunaan perangkat penyadapan dapat diperiksa untuk membantu memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan lain di luar ketentuan.
Nasir juga menyoroti persoalan penggunaan perangkat penyadapan yang dapat berpindah-pindah tempat, sementara server berada di lokasi tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi agar penggunaan alat sadap dapat terpantau dan diawasi secara jelas.
“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa pengaturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, antara lain undang-undang tentang telekomunikasi, narkotika dan psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, KPK, terorisme, serta tindak pidana pencucian uang.
Karena itu, pembahasan RUU tentang Penyadapan diharapkan dapat memperjelas tata kelola penyadapan, termasuk aspek pengawasan terhadap infrastruktur dan perangkat yang digunakan. Bagi Nasir, kepastian mekanisme audit menjadi salah satu hal penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga agar tindakan penyadapan tetap berada dalam koridor penegakan hukum. (fa/rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved