Rahmat Saleh: Data Kerusakan Pascabencana Perlu Diverifikasi Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi IV Rahmat Saleh menilai data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang dipaparkan pemerintah belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

“Pertama kami mengapresiasi para menteri yang sudah turun langsung ke daerah bencana dan melakukan aksi-aksi tanggap darurat. Bantuan beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Legislator Fraksi PKS itu.

Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah ketepatan data kerusakan. Menurutnya, kesalahan data akan berdampak langsung pada perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan.

“Saya bisa pastikan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim kementerian, data yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dan efek dari data yang tidak akurat adalah salah dalam memprediksi anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.

Ia mencontohkan kondisi di Sumatera Barat, di mana sejumlah bendungan dan jaringan irigasi dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Padahal, kata Rahmat, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Di data yang disampaikan, irigasi dan bendungan tercatat nol rusak. Ini tidak sesuai fakta. Bendungan Gunung Nago dan puluhan irigasi lainnya rusak, tetapi tidak tercantum,” ungkapnya.

Rahmat menyebutkan, berdasarkan laporan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat saja diperkirakan mendekati Rp2 triliun. Angka tersebut dinilainya jauh lebih besar dibandingkan proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah.

“Kalau hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, menurut kami itu belum mencukupi,” katanya.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun secara tepat sasaran. (fa/aha)