PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyambut positif petisi publik di laman Change.org yang mendesak transparansi pendidikan anggota dewan, sekaligus menilai verifikasi KPU saja belum cukup membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes tersebut, verifikasi faktual oleh KPU saat pendaftaran calon memang sudah ketat dan sah secara hukum maupun administratif.
Namun, pada era keterbukaan informasi, langkah administratif saja dinilai belum memadai tanpa publikasi yang proaktif dan mudah diakses.
"Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami untuk membuktikan bahwa latar belakang apa pun yang kami miliki, kinerjanya di parlemen tetap terukur dan berpihak pada rakyat," kata Fikri, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Legislator bergelar doktor (S3) dari Universitas Diponegoro itu memandang kritik dan masukan masyarakat sebagai energi penting dalam demokrasi untuk menjaga kualitas lembaga perwakilan. Berbekal pengalaman bertugas di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, hingga tiga periode di DPR RI, ia meyakini kapasitas keilmuan tetap krusial bagi kerja parlemen.
"Saya melihat petisi ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat agar kinerja legislasi kita semakin tajam, berbasis riset, dan menjawab persoalan rakyat secara substansial," kata Politisi Fraksi PKS ini.
Menanggapi perbincangan di media sosial mengenai anggota DPR lulusan SMA yang ikut menyusun undang-undang, Fikri mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dari dua sisi, yakni prinsip keterwakilan dan mekanisme kerja institusi.
Dari sisi keterwakilan, konstitusi dan undang-undang pemilu menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dengan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat.
Dengan demikian, parlemen dapat mencerminkan keragaman masyarakat, mulai dari akademisi, pengusaha, aktivis, hingga tokoh akar rumput yang memahami denyut nadi persoalan di lapangan.
Sementara itu, dari sisi mekanisme kerja, ia menegaskan penyusunan undang-undang bukan kerja individu, melainkan kerja kolektif-kolegial yang ditopang sistem kuat.
Selain didukung Badan Keahlian (BK) DPR yang berisi ratusan tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti bergelar S2 serta S3, setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga melibatkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar, akademisi dari berbagai kampus, dan organisasi masyarakat sipil.
"Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli," tutur Fikri.
Ia menambahkan, sepanjang enam periode pengalamannya di legislatif pada pada 3 tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, anggota dewan juga memperoleh pembekalan terstruktur dari partai politik maupun lembaga DPR. Partai politik rutin menggelar sekolah partai dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai ideologi, pengawasan, penganggaran, serta legislasi.
Adapun lembaga DPR mewajibkan anggota baru mengikuti orientasi dan pemantapan nilai kebangsaan bersama Lemhannas, disertai diskusi pakar serta bimtek berkala dari BK DPR dan fraksi untuk membedah isu teknis undang-undang yang dibahas. (rdn)
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Kontak
©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved